NTTBersuara.id,MAUMERE,–Pemerintah Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata bersama Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Rabu 1 April 2026. Wakil Bupati Kabupaten Sikka, Simon Subandi Supriadi, menyampaikan bahwa HLM merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi di wilayah Flores Bagian Timur.
“Sinergi yang kuat diharapkan dapat mendorong berbagai kebijakan strategis dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, dan mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah serta melindungi daya beli masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi sebagai bagian dari upaya transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Inflasi Sikka Tercatat 3,05% (yoy) Februari 2026 Akibat Normalisasi Tarif Listrik
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa inflasi Kabupaten Sikka per 2025 tercatat sebesar 0,38% (yoy). Sedangkan pada Februari 2026, inflasi kabupaten tersebut mencapai 3,05% (yoy), yang disebabkan oleh normalisasi tarif listrik mengingat adanya insentif diskon pada Januari–Februari 2025.
“Berdasarkan data pada tahun 2024 dan 2025, inflasi diperkirakan akan terjadi pada bulan dengan festive season seperti paskah maupun perayaan lainnya. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa upaya pengendalian inflasi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dibarengi dengan subsidi ongkos angkut, sidak pasar, himbuan belanja bijak, hingga pengembangan KAD B2B (business-to-business), dan pengembangan komoditas klaster pangan berdasarkan local champion,” jelasnya.
Selain itu, Bank Indonesia Provinsi NTT menyampaikan bahwa penerimaan pajak dan retribusi Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata pada tahun 2025 secara umum meningkat. Namun, masih terdapat ruang optimalisasi pada ketersediaan dan pemanfaatan kanal digital belanja daerah di Kabupaten Flores Timur dan Lembata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Untuk itu, diusulkan agar dilakukan perluasan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah, optimalisasi kanal digital seperti QRIS, implementasi SP2D online, serta mendorong sosialisasi dan edukasi secara rutin.
Melalui agenda strategis tersebut, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia Provinsi NTT bersinergi mendukung stabilitas inflasi dan percepatan digitalisasi. Pelaksanaan HLM ini turut dihadiri oleh FORKOPIMDA, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari ketiga kabupaten, BULOG Kabupaten Sikka, KADIN Kabupaten Sikka, pimpinan perbankan, serta akademisi Universitas Nusa Nipa.(lya)
Komentar