NTTBersuara.id, KUPANG,– Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, mengungkapkan bahwa sebanyak 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT akan dirumahkan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya rasionalisasi belanja pegawai dalam rangka menyesuaikan diri dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT serta menyesuaikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Gubernur Melki menyebut bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pengendalian anggaran yang ketat. “Tahun depan (2027) undang-undang ini akan diberlakukan batas maksimal belanja pegawai 30 persen. Indikasinya Pemprov NTT akan mengurangi porsi belanja pegawai sebesar Rp540 miliar,” ujarnya saat Diskusi Publik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Sabtu, 21 Februari 2026.
Ia menjelaskan bahwa kondisi APBD NTT saat ini sangat terbatas, terutama akibat berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah. “Keterbatasan ini memaksa kita melakukan penyesuaian anggaran, termasuk pengurangan jumlah pegawai kontrak,” tambahnya.
Melki menyatakan bahwa sejak awal tahun, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, termasuk dana staf dan pegawai kontrak yang jumlahnya mencapai 12.000 orang di lingkungan Pemprov NTT. “Dengan adanya kebijakan ini, 9.000 pegawai PPPK akan dirumahkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” lanjutnya.
Gubernur menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan keuangan daerah. “Ini bukan keputusan yang gampang, tapi demi keberlangsungan pembangunan dan pengelolaan anggaran yang sehat, kita harus lakukan penyesuaian ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pendekatan humanis dan berupaya memberikan kompensasi serta solusi terbaik bagi pegawai yang terdampak. “Kami juga tetap akan memberikan perhatian agar tidak terjadi ketidakadilan dan menjaga semangat kerja dari pegawai yang tetap bertugas,” tegasnya.
Selain itu, Melki Laka Lena menegaskan bahwa disiplin anggaran harus dipatuhi bersama agar pembangunan daerah tetap berjalan sesuai prioritas dan visi misi. “Ini sebagai langkah strategis agar ke depan, keuangan daerah tetap stabil dan mampu mendukung program-program yang pro rakyat,” pungkasnya.
Dia juga berharap semua pihak dapat memahami situasi tersebut dan bersama-sama mendukung langkah pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara bijaksana. “Kita harus fokus untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat NTT tetap terjamin,” tutupnya.(lya)
Komentar