NTTBersuara.id,KUPANG,–Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena membuka Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) dan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Provinsi NTT Tahun 2026 pada Kamis 16 April 2026 bertempat di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT.
Turut hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi NTT Faisal Fahmi, Kepala BPS Provinsi NTT Matamira Kale, Kadis Minpres Kodaeral VII Kupang Sugiarto, Kabid Dokkes Polda NTT Hery Purwanto, Kadispers Lanud Eltari Burhanudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT Iien Adriany, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Ruth Lasikodat, Kadis Kesehatan serta Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari seluruh kabupaten/kota se-NTT. Direktur Analisa Dampak Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN Nyigit Wudi Amini menghadiri kegiatan secara virtual.
“Peran Keluarga Sudah Mulai Pudar, Ini Harus Kita Atasi Bersama”
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan bahwa RAKORDA BANGGA KENCANA merupakan agenda strategis untuk membahas pentingnya peran keluarga dalam pembentukan SDM dan mengatasi berbagai masalah sosial.
“Rapat hari ini menjadi sangat strategis, bukan sekadar rutinitas biasa, namun menjadi pertemuan untuk memperkuat peran keluarga sebagai tempat utama pembentukan karakter dan kualitas SDM, serta penanganan masalah-masalah sosial seperti stunting, kemiskinan dan kemiskinan Ekstrim,” ucapnya.
Ia menyebutkan bahwa peran sentral dan utama dari keluarga sudah mulai pudar seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. “Saat ini peran-peran sentral dari keluarga untuk mendidik dan memberikan perhatian bagi anak-anak sudah mulai pudar seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Keluarga hari ini semakin kehilangan makna dan identitasnya untuk membentuk dan mendidik karakter anak-anak. Kehadiran alat komunikasi seperti Handphone (HP) selain memberikan dampak positif, namun juga memberikan dampak negatif dengan mengurangi komunikasi intens secara langsung antara orang tua dengan anak ataupun sebaliknya. Hal-hal seperti ini yang harus kita atasi bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gubernur Melki menegaskan bahwa masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini merupakan dampak dari masalah yang ada di dalam keluarga. “Kita ketahui bersama bahwa masalah-masalah sosial dan teknis yang ada saat ini, seperti stunting dan kemiskinan, sumber masalahnya adalah dari dalam keluarga. Sehingga yang harus menjadi perhatian serius adalah dengan memperbaiki kualitas keluarga agar fungsi dan peran utamanya tidak semakin pudar,” tegasnya.
Gubernur juga memberikan perhatian khusus terkait data peningkatan angka kelahiran di Provinsi NTT. “Berdasarkan data yang diperoleh, angka kelahiran di Provinsi NTT mengalami kenaikan, salah satu faktornya yaitu saat ini mulai berkurangnya penggunaan dan fungsi alat kontrasepsi, ini juga harus menjadi perhatian serius. Peningkatan angka kelahiran seharusnya menjadi berkat, namun jika tidak diurus secara baik dan benar, akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti kemiskinan dan stunting,” katanya.
Selain itu, ia menyampaikan pentingnya memperbaiki data-data terkait stunting dan kemiskinan agar berbagai program dan bantuan yang disiapkan oleh pemerintah menjadi tepat sasaran. “Saat ini salah satu masalah serius dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan stunting di Provinsi NTT adalah data yang bermasalah. Kita perlu memperbaiki data ini agar setiap program dan bantuan yang sudah disiapkan pemerintah menjadi tepat sasaran dan penerimanya,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Melki berharap agar rapat koordinasi ini dapat memberikan hasil konkret dan solusi yang dapat diterapkan ke depannya. “Saya berharap rapat koordinasi daerah hari ini, dapat menjadi solusi dengan memberikan hasil konkret serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait lainnya untuk penanganan masalah-masalah kesehatan seperti stunting dan masalah kemiskinan, dengan memperkuat peran keluarga sebagai faktor pertama dan terutama,” tutupnya.
Program BANGGA KENCANA Jadi Pilar Strategis Capai Indonesia Emas 2045
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi NTT Faisal Fahmi dalam laporannya menyampaikan bahwa Program BANGGA KENCANA merupakan pilar strategis dalam pembangunan nasional yang berperan penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
“Program ini merupakan pilar strategis dalam pembangunan nasional yang berperan penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia dengan sumber daya manusia yang unggul, sehat, produktif, berdaya saing, serta berkarakter. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki posisi sentral dalam membentuk kualitas manusia Indonesia sejak tahap paling awal dalam siklus kehidupan,” ungkapnya.
Direktur Analisa Dampak Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN Nyigit Wudi Amini yang hadir secara virtual menyebutkan bahwa melalui rapat ini, pemerintah pusat ingin memastikan bahwa Program BANGGA KENCANA dapat dilaksanakan hingga seluruh pelosok daerah di wilayah NTT. “Sebagai perwakilan pemerintah pusat, kami ingin memastikan bahwa Program BANGGA KENCANA dapat terlaksana di seluruh wilayah NTT terutama di wilayah pelosok,” tuturnya.
Penandatanganan Komitmen dan Penyerahan Penghargaan
Sebagai rangkaian dari rapat tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen kinerja program kependudukan dan pembangunan keluarga tahun 2026 antara BKKBN Provinsi NTT dan Pimpinan OPD yang mengurus Keluarga Berencana di 22 kabupaten/kota se-NTT. Selain itu juga ditandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, serta kerja sama dengan mitra seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Sepe Tree Learning Day Care.
Kemendukbangga/BKKBN juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah daerah. Untuk kategori penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan berkualitas tingkat kabupaten/kota tahun 2025 diberikan kepada Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sikka. Sementara penghargaan pengelolaan DAK sub bidang KB diberikan kepada Kabupaten Sumba Barat Daya (kategori pagu sedang) dan Kabupaten Alor (kategori pagu rendah). Apresiasi juga diberikan atas keberhasilan penyusunan dokumen pembangunan kependudukan kepada Pemerintah Provinsi NTT. (lya)
Komentar