NTTBersuara.id,KUPANG,–Pemerintah Kota Kupang menggelar Apel Kesadaran Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Lingkup Pemerintah Kota Kupang, Rabu 17 Juni 2026, di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Kupang. Bertindak selaku pembina Apel, Plh. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ignasius R. Lega, S.H., yang menyampaikan arahan Wali Kota Kupang kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
Apel tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota Kupang, para Asisten Sekretaris Daerah Kota Kupang, para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang, Direktur RSUD S.K. Lerik dan para Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Kupang, para Camat dan Lurah se-Kota Kupang, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Kupang.
Dalam arahannya, Wali Kota Kupang menegaskan pentingnya disiplin aparatur sebagai fondasi utama profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh ASN diminta untuk mematuhi jam kerja, menjaga disiplin masuk dan keluar kantor, serta meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
Untuk memastikan hal tersebut berjalan optimal, Wali Kota menegaskan bahwa inspeksi mendadak akan terus dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu oleh Sekretaris Daerah. Menurutnya, disiplin kerja merupakan salah satu kunci keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Khusus bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu, saat ini sedang dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Penilaian tidak hanya mencakup kehadiran, tetapi juga kinerja, etos kerja, produktivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan disiplin yang berlaku. Karena itu, seluruh PPPK diharapkan terus menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab terbaik dalam pelaksanaan tugas.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ketujuh secara berturut-turut yang diraih Pemerintah Kota Kupang sejak tahun 2019.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Untuk itu, seluruh pimpinan perangkat daerah diminta segera menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
Wali Kota juga mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah untuk hadir dan mempersiapkan data serta bahan pendukung secara lengkap dalam sidang lanjutan DPRD Kota Kupang terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kupang Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, mengingat saat ini telah memasuki akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2026, seluruh perangkat daerah diminta memberikan perhatian serius terhadap realisasi fisik dan keuangan serta percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Program-program yang telah direncanakan diharapkan segera dijalankan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara tepat waktu.
Kepada perangkat daerah yang mengelola pajak dan retribusi daerah, Wali Kota meminta agar terus mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah. Momentum Pekan Panutan Pajak yang sedang berlangsung diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Seluruh ASN juga diajak menjadi teladan dengan membayar pajak dan retribusi daerah secara tertib guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam bidang pelayanan publik, Wali Kota menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah harus hadir sebagai solusi bagi masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas dan berintegritas.
Tidak hanya itu, seluruh perangkat daerah, camat dan lurah juga diminta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan mengedukasi masyarakat dan para pelaku usaha agar berpartisipasi aktif serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat diwujudkan melalui data yang akurat dan terpercaya.
Usai pelaksanaan apel, Plh. Sekretaris Daerah Kota Kupang menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah yang berhasil meraih predikat terbaik dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025.
Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang menunjukkan capaian kinerja dan akuntabilitas yang sangat baik. Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kota Kupang memberikan penghargaan kepada perangkat daerah dengan implementasi SAKIP terbaik.
Predikat A atau “Memuaskan” yang diraih menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mampu menerapkan manajemen kinerja secara sangat baik, dengan perencanaan yang selaras, pengukuran kinerja yang efektif, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun perangkat daerah penerima penghargaan tersebut yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Inspektorat Daerah Kota Kupang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, serta Dinas Pariwisata Kota Kupang.(lya)
Komentar