NTTBersuara.id,KUPANG,– Penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan terukur menjadi kunci utama dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini mengemuka dalam acara ‘Dialog Kupang Menyapa’ yang menghadirkan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, Kapsari, Rabu 21 Januari 2026
Kepala BPKP NTT, Kapsari, menekankan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari akuntabilitas publik.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan komitmennya untuk membuka ruang publik sejak tahap pembahasan anggaran.
“Tentu sebagaimana sudah menjadi aturan bahwa dari mulai proses pembahasan itu ruang publik sudah terbuka,” ujar Gubernur Melki.
Salah satu poin penting yang disampaikan Gubernur Melki adalah upaya NTT untuk lebih mandiri secara finansial.
“Tahun lalu PAD kita mencapai Rp1,297 triliun. Tahun ini, kita targetkan ke angka Rp2,8 triliun,” ujar Gubernur Melki.
Gubernur Melki mengusung pendekatan unik dengan mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki jiwa kewirausahaan (birokrat entrepreneur).(lya)














Komentar