NTTBersuara.id, KUPANG,–Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menghadiri Rapat Koordinasi Awal Pelaksanaan Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual melalui Zoom, Selasa (10/3/2026). Rapat ini menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah bersama dalam memperkuat gerakan antikorupsi di wilayah NTT.
Acara ini diikuti oleh para Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Inspektur dari kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menjadi lokus pelaksanaan program JNBA Tahun 2026. Kedua provinsi ini dipilih sebagai fokus pelaksanaan guna memperluas jangkauan kampanye antikorupsi di kawasan Nusa Tenggara.
Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Medio Venda, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPK untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya hidup berintegritas. “KPK melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi terus berupaya meningkatkan awareness masyarakat Indonesia terkait budaya hidup berintegritas. Melalui program ini, kita ingin mengampanyekan gaya hidup berintegritas kepada seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arif, menegaskan bahwa Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi Tahun 2026 memiliki tujuan utama untuk menyosialisasikan sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai antikorupsi. Program ini merupakan pengembangan dari Roadshow Bus Antikorupsi yang telah berjalan pada periode 2018–2024, dengan pendekatan yang lebih masif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Program JNBA telah dimulai sejak tahun 2018 dan kini menjadi salah satu strategi utama kampanye antikorupsi KPK. Kami menggabungkan penyampaian nilai-nilai integritas dengan berbagai kegiatan edukatif yang menarik agar dapat menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat,” ujar Amir Arif.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin sadar untuk menolak berbagai bentuk praktik “petty corruption” atau korupsi kecil, serta turut mendorong terciptanya layanan publik yang transparan dan akuntabel. Kegiatan dalam program JNBA mencakup berbagai bentuk edukasi publik, seperti edukasi antikorupsi, KPK Menyapa, pameran layanan publik, pagelaran seni dan budaya, alun-alun warga, nonton bareng film antikorupsi, kampanye digital, hingga kegiatan KPK Mengajar.
Program ini juga mengangkat sejumlah isu utama, antara lain budaya hidup berintegritas, pelayanan publik yang bersih dan transparan, penolakan terhadap praktik korupsi kecil, serta penguatan peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, terdapat pula isu tematik seperti alih guna lahan hutan serta pemerataan pendidikan dari sisi kesempatan, kualitas, dan infrastruktur yang diintegrasikan dalam kampanye antikorupsi.
Berbagai kegiatan edukasi tersebut akan menyasar berbagai kelompok masyarakat secara menyeluruh, mulai dari pelajar tingkat TK/PAUD hingga SMA, mahasiswa, aparatur sipil negara, tenaga pendidik, kelompok masyarakat, hingga badan usaha milik daerah (BUMD). Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, program JNBA Tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan di sembilan kabupaten/kota, yakni Manggarai Barat, Ende, Nagekeo, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Kota Kupang, Timor Tengah Utara, dan Rote Ndao.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiatif KPK dalam menghadirkan pendekatan kampanye antikorupsi yang inovatif dan partisipatif. “Program ini merupakan pendekatan kampanye antikorupsi yang sangat baik karena mampu melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk bersama-sama memahami nilai-nilai integritas dan upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Menurut Gubernur Melki, pendekatan kampanye yang bersifat edukatif sekaligus menghibur atau edutainment seperti yang diterapkan dalam program JNBA dapat menjadi model yang baik untuk diterapkan di berbagai perangkat daerah maupun institusi lainnya. Ia juga mendorong agar kampanye antikorupsi serupa dapat menjangkau kalangan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar nilai-nilai integritas semakin tertanam sejak dini.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur siap berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ini. Semoga melalui program ini, gerakan antikorupsi dapat semakin kuat dan menjangkau setiap pelosok daerah di NTT,” pungkasnya.(lya)
Komentar