NTTBersuara.id, KUPANG,– Sidang Paripurna DPRD Kota Kupang pada Kamis, 20 November 2024 berlangsung hangat ketika enam fraksi secara bergantian menyampaikan pemandangan umum terkait rancangan KUA dan PPAS APBD 2026. Hampir semua fraksi memulai penyampaiannya dengan kekhawatiran atas merosotnya pendapatan daerah lebih dari 12 persen, sementara belanja daerah ikut terpangkas namun belum mencerminkan pergeseran signifikan ke sektor prioritas.
Fraksi Gerindra menyoroti penurunan pendapatan 12,40 persen dan turunnya belanja 8,39 persen, serta menekankan pentingnya konsolidasi fiskal yang ketat dan peningkatan pelayanan dasar.
Fraksi NasDem mengingatkan pemerintah kota agar bersiap menghadapi potensi pemangkasan dana transfer pusat pada 2026.
Fraksi PDI Perjuangan membawa daftar catatan panjang, mulai dari isu stunting hingga tata kelola pendapatan daerah, serta menempatkan isu SDM, kemiskinan, stunting, infrastruktur, dan pelayanan publik sebagai pilar utama pembangunan 2026.
Fraksi PKB menyoroti penurunan transfer pusat yang cukup tajam, mencapai 16,47 persen, serta mendorong pemerintah aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar alokasi 2026 tidak makin menurun.
Fraksi Golkar menggarisbawahi turunnya pendapatan menjadi Rp 1,026 triliun di tengah belanja yang mencapai Rp 1,305 triliun, serta menyoroti komposisi belanja operasional yang dinilai terlalu besar dibanding belanja modal.
Fraksi PAN menilai penurunan pendapatan 12,44 persen dan transfer pusat 19,5 persen menjadi sinyal bahwa pemerintah harus menyusun perencanaan yang lebih realistis.
Fraksi Demokrat membawa kekhawatiran tersendiri. Mereka menilai APBD 2026 masih “besar pasak daripada tiang” karena belanja melampaui pendapatan, serta menyoroti kenaikan angka stunting.
Fraksi Hanura–Perindo–PSI–Bersatu menekankan pentingnya efisiensi belanja, serta mendorong pengurangan anggaran perjalanan dinas dan konsumsi, sembari menekankan potensi pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai sumber PAD baru. (lya)
Komentar