NTTBersuara.id, KUPANG,– Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Golkar, Randy Daud, kamis 11 Desember 2025 menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan daerah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini, menurutnya, menjadi kunci untuk mengoptimalkan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang akan dinilai oleh pemerintah pusat pada triwulan II atau III tahun 2026.
Randy Daud menyampaikan hal ini usai mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Menteri Keuangan, di mana seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di tingkat Kabupaten/Kota hingga provinsi diinstruksikan untuk mendorong Pemerintah memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Kami dari Fraksi Golkar Kota Kupang akan mendorong pemerintah, agar memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” tandas Randy Daud, saat diwawancarai, Kamis, 11 Desember 2025.
Menurut dia, perbaikan tata kelola keuangan daerah bertujuan agar di triwulan II atau III tahun 2026, pemerintah pusat akan menilai dan melihat sejauh mana perbaikan tata kelola keuangan daerah ke arah yang lebih baik.
Dengan demikian, Dana Transfer Ke Daerah (TKD) nantinya akan dikembalikan, seperti besaran nominal yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
Selain itu, fraksi Golkar juga mendorong perbaikan – perbaikan yang lebih inovatif, akuntabel dan transparan dalam peningkatan pelayanan publik yang maksimal bagi seluruh masyarakat kota Kupang.
“Kita dari DPRD akan tetap terus menjalankan fungsi pengawasan, untuk memastikan seluruh OPD meningkatkan kualitas pelayanan, merespon cepat terhadap keluhan warga serta memastikan program-program pelayanan, benar-benar menyentuh langsung kebutuhan warga,” tutup Randy Daud. (lya)
Komentar