NTTBersuara.id,KUPANG,–Ketua DPRD NTT Emelia Nomleni menegaskan bahwa laporan kinerja Pemerintah Provinsi NTT tahun anggaran 2025 tidak boleh hanya berhenti pada capaian administratif, tetapi harus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Emelia usai sidang paripurna DPRD NTT yang membahas laporan hasil panitia kerja (panja) terhadap Laporan Kinerja Pelaksanaan Pemerintah (LKPJ) Gubernur NTT 2025, di Kupang.
Menurutnya, DPRD telah menuntaskan pembahasan LKPJ dengan melibatkan tim pakar guna menghasilkan analisis yang komprehensif. Dari hasil pembahasan tersebut, terdapat banyak catatan penting yang wajib menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Hari ini DPRD menuntaskan analisa LKPJ gubernur. Banyak sekali catatan yang sudah disusun panja bersama tim pakar. Ini bukan sekadar harapan, tapi wajib ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, rekomendasi DPRD sangat rinci, bahkan mencakup evaluasi terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pembacaan rekomendasi dalam sidang paripurna pun memakan waktu hingga dua jam, menandakan banyaknya catatan yang diberikan.
“Uang Dipakai 100 Persen, Kegiatan Selesai – Tapi Dampaknya Bagaimana?”
Namun demikian, Emelia menyoroti bahwa sebagian besar capaian kinerja pemerintah masih berada pada tataran administratif, seperti tingginya serapan anggaran dan penyelesaian program secara formal.
“Selama ini laporan cenderung administratif. Uang dipakai 100 persen, kegiatan selesai. Tapi pertanyaannya, dampaknya ke masyarakat itu seperti apa? Itu yang harus dijawab,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi pembangunan tidak boleh hanya berpatokan pada angka capaian, tetapi juga harus mengukur manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Selain itu, DPRD juga menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari stunting, pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak, termasuk persoalan pekerja migran dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Di Lapangan, Anak-anak Masih Berjalan 2-3 Jam untuk Sekolah
Dalam sektor pendidikan, ia menyinggung kondisi riil di lapangan yang masih memprihatinkan. Masih terdapat anak-anak yang harus berjalan berjam-jam untuk mencapai sekolah.
“Di atas kertas mungkin terlihat baik, tetapi di lapangan anak-anak masih berjalan 2 sampai 3 jam untuk sekolah. Ini realitas yang tidak bisa diabaikan,” katanya.
Menurutnya, pembangunan harus menjamin akses yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
DPRD NTT, lanjut Emelia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis guna memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau infrastruktur masih buruk, maka akses pendidikan dan kesehatan juga ikut terdampak. Kita ingin pembangunan yang betul-betul dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(lya)
Komentar