NTTBersuara.id,KUPANG, –Pemerintah Provinsi NTT mempertemukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan 52 lembaga mitra pembangunan dalam forum Friends of NTT: General Audience, 5 Minutes Presentation and Matchmaking 2026 di Hotel Harper Kupang, Jumat 2 Oktober 2026.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah, mulai dari kualitas SDM, kemiskinan ekstrem, keterbatasan konektivitas infrastruktur, hingga kerentanan terhadap perubahan iklim dan kebencanaan, tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah secara mandiri. Oleh karena itu, sinergi teknis dan optimalisasi pembiayaan non-APBD bersama para mitra menjadi kebutuhan mutlak.
“Terus terang, tantangan sebesar ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah seorang diri. Kita membutuhkan pengetahuan, pengalaman, sumber daya, teknologi, pembiayaan, dan jejaring dari semua pihak yang peduli,” ujar Wagub Johni Asadoma saat membuka forum tersebut.
Wagub Johni mengapresiasi besarnya potensi dukungan non-pemerintah yang selama ini telah berjalan nyata. Ia mencontohkan aksi solidaritas diaspora NTT, seperti penggalangan dana stunting senilai Rp1 miliar oleh Forum Pemuda Kupang Jakarta (FPKJ) baru-baru ini, serta bantuan bencana Flores sebesar Rp500 juta dari warga Flobamora di Papua Barat.
Berdasarkan laporan Kepala Bapperida Provinsi NTT, Theresia Maria Florentina, hasil evaluasi dan pemetaan awal mencatat ada 52 mitra pembangunan aktif (terdiri dari 23 NGO/LSM lokal, 12 International Non-Governmental Organization/INGO, serta lembaga bilateral, multilateral, dan filantropi lainnya). Para mitra ini mengelola 115 entri program dan 363 kegiatan yang mencakup 26 urusan pemerintahan serta tersebar di seluruh 22 kabupaten/kota di NTT.
“Sebanyak 170 kegiatan dijalankan oleh NGO/LSM lokal dan 89 kegiatan dikelola oleh INGO. Sektor kesehatan dan gizi menjadi fokus terbesar dengan 80 kegiatan (sekitar 22 persen), mencakup penanganan krusial seperti stunting, imunisasi, sanitasi/STBM, serta kesehatan ibu dan anak. Secara keseluruhan, 33 dari 52 mitra terkonsentrasi pada urusan wajib pelayanan dasar,” ungkapnya.
Untuk meratakan dampak pembangunan, Pemerintah Provinsi NTT mengarahkan forum ini sebagai implementasi nyata Dasa Cita ke-10: “Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama”.
“Forum ini mengintegrasikan kebutuhan prioritas daerah dengan dukungan teknis, pembiayaan, teknologi, inovasi, dan riset dari mitra melalui tiga tahapan utama: General Audience, 5 Minutes Presentation, dan Matchmaking. Pelaksanaan forum ini turut didukung penuh oleh UNICEF,” jelasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Provinsi NTT mewajibkan setiap OPD dan mitra menunjuk satu focal point kolaborasi. Pertemuan teknis lanjutan dijadwalkan berlangsung paling lambat 14 hari kerja, diikuti penyelesaian rencana kerja kolaborasi dalam tenggat 30 hari kerja. Ke depan, Pemerintah Provinsi NTT akan membangun thematic partnership agar Friends of NTT menjadi sebuah ekosistem yang berkelanjutan, dilengkapi dengan evaluasi berkala dan pemantauan setiap tiga bulan oleh Bapperida Provinsi NTT.
Turut hadir pada kegiatan ini Perwakilan UNICEF, Yudhistira Yewangoe, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Pimpinan Lembaga mitra Pembangunan, Perwakilan TP PKK, TP Posyandu, Pokja Bunda PAUD dan Pokja Bunda Literasi. (lya)
Komentar