NTTBersuara.id, KUPANG,– Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-NTT pada Selasa 25 November 2025 yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan transparansi dalam proses pengadaan di lingkungan pemerintah daerah. Acara ini juga bertujuan untuk mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah yang efektif.
Rakor tahun ini mengusung tema “Akselerasi Belanja Pemerintah dan Penguatan Tata Kelola Guna Mendorong Pemanfaatan Produk Lokal/UMKM untuk Mewujudkan Pembangunan NTT yang Berintegritas dan Berdampak”. Tema ini merefleksikan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan efektivitas belanja daerah serta memperkuat integritas sistem pengadaan.
Wagub Johni Asadoma dalam sambutannya menegaskan bahwa UKPBJ memiliki peran strategis dalam memastikan pengadaan pemerintah berjalan efisien, efektif, dan berintegritas. “UKPBJ adalah ujung tombak tata kelola pengadaan. Proses pengadaan harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan dilaksanakan secara profesional,” ujarnya.
Wagub Johni juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengadaan pemerintah. “Di era digital, transformasi bukan lagi pilihan. UKPBJ harus terus meningkatkan kualitas dan kematangan proses pengadaan agar semakin transparan, adaptif, dan akuntabel,” tegas Johni Asadoma.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, bersama Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI menyerahkan penghargaan kepada UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangan Level 3 yaitu PROAKTIF, yaitu Biro PBJ Provinsi NTT, UKPBJ Kabupaten Sikka, UKPBJ Kabupaten Kupang, serta UKPBJ Kabupaten Nagekeo.
Wagub Johni juga menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. “Tepuk tangan untuk ketiga kabupaten dan Provinsi NTT yang telah mencapai level proaktif. Ini bukan hanya prestasi, tetapi juga motivasi bagi kabupaten lainnya untuk terus meningkatkan kematangan tata kelola pengadaan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT berharap rangkaian kegiatan ini semakin memperkuat kolaborasi lintas daerah, mempercepat realisasi belanja pemerintah, serta membuka ruang yang lebih besar bagi pemanfaatan produk lokal dan UMKM dalam sistem pengadaan. (lya)
Komentar