GESER UNTUK LANJUT MEMBACA
HUMANIORA
Beranda / HUMANIORA / Wagub NTT Dorong OVOP Melalui Pemberdayaan Perempuan dalam Pengelolaan SDA di Labuan Bajo

Wagub NTT Dorong OVOP Melalui Pemberdayaan Perempuan dalam Pengelolaan SDA di Labuan Bajo

NTTBersuara.id, LABUAN BAJO,– Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadiri diskusi “Kebun Wanapangan Perempuan” di Kampus Bambu Komodo, Labuan Bajo, Sabtu 14 Februari 2026.

Kegiatan diskusi yang berlangsung selama dua hari tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, dan sejumlah tokoh lainnya.

Wakil Gubernur dalam kesempatan tersebut menerangkan bahwa di tengah tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial, perempuan tidak hanya menjadi penjaga rumah tangga, tetapi juga penjaga bumi, penjaga kehidupan.

Wagub Johni mengapresiasi inisiatif pembentukan Task Force Social Forestry dan Kebun Wanapangan Perempuan.

“Kebun wanapangan perempuan adalah simbol kearifan dan ketahanan. Di dalamnya tumbuh tanaman pangan, obat, dan tanaman hutan;, tetapi yang sesungguhnya tumbuh adalah nilai kasih, gotong royong, dan tanggung jawab terhadap bumi,” ungkap Wagub NTT.

Gubernur NTT Buka Pameran ‘Weaving Wonders’ – Perempuan NTT Jadi Penggerak Ekonomi Lewat Tenun dan Usaha Komunitas

Lebih lanjut, Wagub Johni Asadoma juga menekankan, salah satu program unggulan yang digagasnya bersama Gubernur NTT, yakni One Village One Product (OVOP) bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan juga kualitas hidup perempuan di perdesaan dengan memanfaatkan potensi lokal.

Sementara itu, dalam arahannya, Wamen PPPA, Veronica Tan menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan pangan keluarga dan produksi berbasis hutan, namun belum seluruhnya memperoleh pengakuan formal dalam sistem kelembagaan dan distribusi manfaat ekonomi.

Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, dalam diskusi tersebut juga menyampaikan bahwa skema perhutanan sosial memberikan akses kelola kepada masyarakat desa di kawasan hutan sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal.(lya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement