NTTBersuara.id,KUPANG,– Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, kembali menegaskan kesiapan Provinsi NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menjadi Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Penegasan ini disampaikan di VIP Bandara El Tari pada Minggu, 21 Desember 2025, sebagai respons terhadap berita yang beredar mengenai kesiapan Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah PON 2028.
Wagub Johni menyampaikan bahwa Provinsi NTT dan NTB telah mengikuti berbagai mekanisme dan prosedur yang ditetapkan untuk menjadi tuan rumah PON. Proses ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Penentuan Tuan Rumah PON dilaksanakan dengan berbagai mekanismenya, dan sejauh ini Provinsi NTT-NTB sudah melalui berbagai mekanisme secara formal dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga RI,” ungkapnya, menekankan bahwa NTT-NTB telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan.
Wagub Johni mengakui bahwa fasilitas olahraga di Provinsi NTT belum sepenuhnya maksimal untuk pelaksanaan PON Tahun 2028. Namun, ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di bidang olahraga.
“Memang kita akui fasilitas-fasilitas kita di Provinsi NTT belum lengkap, begitu juga Provinsi NTB. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah pemerataan pembangunan khususnya bidang olahraga di Indonesia,” jelasnya, menyoroti kesenjangan fasilitas olahraga antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Menanggapi kesiapan DKI Jakarta menjadi tuan rumah PON 2028, Wagub Johni menyatakan bahwa hal tersebut wajar mengingat DKI Jakarta memiliki fasilitas yang lengkap. Namun, ia menekankan bahwa PON harus dilaksanakan di wilayah yang belum memiliki fasilitas yang memadai sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan pembangunan.
“Ada pemberitaan kalau Gubernur DKI Jakarta sampaikan siap menjadi Tuan Rumah PON Tahun 2028, hal itu menurut saya wajar-wajar saja apalagi DKI Jakarta yang memang memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang lengkap,” ucap Wagub Johni, mengakui keunggulan DKI Jakarta dalam hal fasilitas olahraga.
Wagub Johni juga menyampaikan bahwa pelaksanaan PON di wilayah selatan Indonesia, yaitu NTT-NTB, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pelaksanaan PON Dengan Skema Kolaborasi
Wagub Johni juga menyampaikan bahwa pelaksanaan PON Tahun 2028 dapat dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi antara NTT-NTB dengan provinsi lain yang memiliki fasilitas yang memadai, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Timur.
“PON NTT-NTB Tahun 2028 dapat dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi bersama Provinsi DKI Jakarta, atau dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi venue-venue yang pembangunannya membutuhkan biaya yang sangat besar, pelaksanaanya bisa di DKI Jakarta atau Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga ada kolaborasi, penghematan biaya dan juga terpenuhinya pemerataan dan keadilan,” jelas Wagub Johni, mengusulkan solusi untuk mengatasi keterbatasan fasilitas di NTT-NTB.
Wagub Johni berharap agar segera ada kejelasan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga agar memperjelas status Tuan Rumah PON 2028.
“Tentu kita semua berharap agar keputusan cepat dari Pemerintah Pusat tentang Tuan Rumah PON 2028, agar kita dapat bekerja fokus dan dengan konsentrasi penuh dan menyiapkan berbagai kebutuhan berkaiatan dengan sumber daya manusia dan pembiayaan lainnya. Provinsi NTT-NTB tetap membutuhkan dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan fasilitas-fasilitas di NTT-NTB,” lanjut Wagub Johni, menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan PON 2028 di NTT-NTB.(lya)
Komentar