NTTBersuara.id, KUPANG,– Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan keseriusannya dalam memacu pembangunan infrastruktur jalan. Buktinya, mereka telah resmi menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi senilai Rp168,1 miliar melalui mekanisme e-katalog (e-purchasing) mini kompetisi jasa konstruksi dengan pihak ketiga.
Penandatanganan kontrak ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Satker PJN Wilayah II Provinsi NTT, Fahrudin, ST, pada Jumat 13 Februari 2026 di Kupang.
Fahrudin menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan preservasi jalan nasional, sekaligus penanganan titik-titik longsoran yang kerap menjadi momok di wilayah kerja Satker II.
“Seluruh proses konstruksi dan penandatanganan kontrak e-katalog atau e-purchasing mini kompetisi jasa konstruksi dilakukan sesuai SOP dalam sistem katalog elektronik pemerintah,” ujar Fahrudin.
Ia menambahkan, “Penunjukan penyedia dilakukan melalui sistem, sehingga tahapan administrasi dan teknis terdokumentasi dengan baik.”
Secara keseluruhan, terdapat 10 paket pekerjaan yang telah dikontrakkan, terdiri dari tujuh paket preservasi jalan dan tiga paket penanganan longsoran. Paket-paket tersebut tersebar pada lima PPK, yakni PPK 2.1, PPK 2.2, PPK 2.3, PPK 2.4, dan PPK 2.5.
Menurut Fahrudin, sebelum kontrak diteken, seluruh dokumen administrasi dan teknis telah dipastikan lengkap dan memenuhi ketentuan. Hal ini mencakup SPMK, syarat kontrak, RKS, gambar kerja, BOQ, hingga jaminan pelaksanaan.
“Semua sudah masuk dalam kendali, baik dari sisi pelaksanaan pekerjaan, keuangan dan pembayaran, pengawasan, sampai pengendalian risiko dan potensi sengketa. Kita pastikan kontrak berjalan sesuai koridor aturan,” tegasnya.
Dengan nilai akumulasi kontrak mencapai Rp168,1 miliar, Fahrudin berharap pekerjaan preservasi jalan dan penanganan longsoran ini dapat menjaga kemantapan ruas jalan nasional di wilayah Satker PJN Wilayah II NTT.
Pemerintah menargetkan infrastruktur jalan tetap fungsional, aman dilalui masyarakat, serta responsif terhadap risiko bencana alam yang menjadi karakteristik wilayah kepulauan tersebut.(lya)
Komentar