NTTBersuara.id, KUPANG,– Rencana pemerintah untuk kembali menerapkan pembelajaran daring bagi siswa usai libur Lebaran 2026 tidak hanya memunculkan diskursus di sektor pendidikan, tetapi juga menimbulkan implikasi ekonomi bagi rumah tangga, khususnya di daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sejumlah orang tua di NTT menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban pengeluaran keluarga, terutama untuk kebutuhan internet dan perangkat pendukung pembelajaran. Ferdi Hayong, warga Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, mengatakan bahwa meskipun kebijakan pemerintah memiliki tujuan tertentu, dampak ekonominya perlu menjadi perhatian serius.
“Sebagai orang tua, kami memahami alasan pemerintah. Tetapi dari sisi ekonomi, pembelajaran daring membutuhkan biaya tambahan, seperti kuota internet yang tidak sedikit. Ini cukup terasa bagi keluarga,” ujarnya.
Menurut Ferdi, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran daring tidak hanya menuntut kesiapan siswa, tetapi juga kesiapan finansial keluarga. Di wilayah dengan keterbatasan jaringan, biaya yang dikeluarkan tidak selalu sebanding dengan hasil pembelajaran yang diperoleh.
Hal senada disampaikan Goris Takene, warga Kelurahan Bello, Kota Kupang. Ia menilai sistem daring turut memengaruhi produktivitas orang tua, terutama yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan mendampingi anak belajar di rumah.
“Tidak semua orang tua punya fleksibilitas waktu. Bagi yang bekerja, ini bisa berdampak pada produktivitas. Selain itu, ada tambahan biaya listrik dan internet yang harus ditanggung,” katanya.
Dalam perspektif ekonomi rumah tangga, kebijakan ini dinilai berpotensi meningkatkan pengeluaran rutin, terutama bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat dalam merumuskan kebijakan.
Sejumlah orang tua juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah, seperti subsidi kuota internet, pemerataan akses jaringan, serta penyediaan metode pembelajaran yang efisien dan tidak boros biaya. Selain itu, opsi pembelajaran tatap muka terbatas dinilai dapat menjadi solusi alternatif untuk menekan beban ekonomi sekaligus menjaga kualitas pendidikan.
Sebelumnya di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan pemerintah tengah mengkaji penerapan pembelajaran daring pasca-Lebaran 2026 sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.
Ia menegaskan kebijakan tersebut akan dirumuskan secara hati-hati dan berbasis data, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi, keberlanjutan ekonomi masyarakat, serta keberlangsungan layanan pendidikan.
Para orang tua berharap, dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek makro seperti efisiensi energi, tetapi juga dampak langsung terhadap ekonomi keluarga sebagai unit terkecil dalam sistem perekonomian nasional.(lya)
Komentar