NTTBersuara.id,KUPANG,–Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan di NTT harus dilakukan secara terarah, terukur, dan berbasis data yang akurat. Setiap program dan intervensi pemerintah harus memiliki sasaran penerima manfaat yang jelas serta mampu mendorong masyarakat keluar dari garis kemiskinan.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan NTT di Ruang Rapat Gubernur, Gedung Sasando, Rabu 12 Agustus 3026 siang. Rapat tersebut dihadiri para pimpinan perangkat daerah atau perwakilan lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 60 Tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026–2029.
Wagub Johni Asado.a mengatakan, pemerintah perlu memastikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan perangkat daerah benar-benar memiliki dampak terhadap masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran atau jumlah kegiatan, tetapi harus diukur berdasarkan penerima manfaat dan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran intervensi.
“Semua intervensi itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Harus bisa mendorong anggota masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Karena itu setiap intervensi harus ada indikatornya, termasuk jumlah penerima manfaat,” tegas Wagub Johni.
Beliau meminta agar data mengenai jumlah kepala keluarga atau masyarakat yang menerima manfaat dari setiap program tersebut dilengkapi. Menurutnya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya dilihat berdasarkan capaian di tingkat kabupaten, tetapi harus diketahui secara jelas siapa yang menjadi penerima intervensi.
“Kita bicara kemiskinan itu per kepala keluarga, bukan secara umum satu kabupaten. Karena itu harus jelas berapa kepala keluarga yang diintervensi dan bagaimana kondisi mereka setelah mendapatkan intervensi,” ujar Wagub Johni.
“Segala sesuatu dalam penanggulangan kemiskinan memang harus berangkat dari data. Data itu mulai dari tingkat desa, kelurahan, kemudian kabupaten. Kalau kita punya data yang akurat, intervensinya juga akan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga meminta agar perangkat daerah memahami perbedaan antara data administrasi kependudukan, data persasaran program, dan indikator kemiskinan yang digunakan dalam pengukuran statistik.
Wakil Gubernur meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat segera menyusun laporan tertulis mengenai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan semester I 2026. Laporan tersebut harus memuat program yang telah dilaksanakan, realisasi kegiatan dan anggaran, jumlah penerima manfaat, serta berbagai permasalahan, hambatan dan tantangan yang ditemukan di lapangan.
Selain itu, setiap perangkat daerah juga diminta menyusun rencana program penanggulangan kemiskinan untuk semester II 2026.
(lya)
Komentar