NTTBersuara.id, KUPANG, — Sabtu 1 November 2025 menjadi hari padat bagi Anggota DPRD Kota Kupang, Randi Daud, S.ST. Sejak pagi, ia ‘blusukan’ ke tiga kelurahan di daerah pemilihannya, yakni Lai-Lai Besi Kopan (LLBK), Kampung Solor, dan Kuanino, untuk mendengar langsung suara warga dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026.
Di setiap titik kunjungan, suasana berjalan hidup. Warga tak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga harapan konkret agar berbagai persoalan di lingkungan mereka segera mendapat perhatian pemerintah.
Di Kelurahan LLBK, warga menyoroti persoalan dana bantuan usaha dan pelaksanaan program PEM (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) yang dianggap belum merata. Ferdinand, salah satu warga, mengusulkan agar pemerintah dapat membantu penyediaan gerobak usaha bagi pedagang kecil serta lampu jalan di sepanjang jalur depan Gereja Kota Kupang. Menanggapi hal itu, Randi Daud menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku ekonomi mikro. “Dana PEM semestinya menjadi pintu masuk untuk membangkitkan usaha kecil. Saya akan dorong agar mekanisme penyalurannya diperbaiki, transparan, tepat sasaran, dan tidak rumit bagi warga,” ujarnya.
Berlanjut ke Kelurahan Kampung Solor, warga RT 09 RW 03 menyoroti persoalan fasilitas umum di kawasan pasar malam. Mereka mengusulkan pembangunan MCK umum, lampu penerangan di area pasar, serta lampu jalan menuju area pekuburan. Randi menyebut, kebutuhan tersebut adalah bentuk dasar pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan. “Penerangan dan kebersihan adalah simbol kota yang beradab. Jika warga masih mandi di tempat seadanya dan berjalan di jalanan gelap, berarti pemerintah perlu bekerja lebih cepat,” ujar Randi.
Di titik terakhir, Kelurahan Kuanino, pertemuan berlangsung di RT 19 RW 05. Ketua RT setempat, Pius Mboro, mengajukan sejumlah kebutuhan, mulai dari pembuatan setapak dan sumur resapan, hingga perbaikan drainase di depan Hotel Astiti. Randi Daud menegaskan bahwa persoalan drainase dan resapan air akan ia koordinasikan dengan Dinas PUPR agar penanganannya dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial. Begitu juga dengan lampu jalan, ia berkomitmen akan memperjuangkan kebutuhan tersebut.
Randi juga menyoroti usulan warga terkait pendataan ulang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Randi berjanji akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. (lya)
Komentar