NTTBersuara.id, JAKARTA, –Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem dana pensiun nasional agar lebih selaras dengan standar internasional dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi peserta, sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangan. Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, dalam rangkaian kegiatan OECD Financial Markets Week yang berlangsung di Paris, Prancis, pada 2–5 Maret 2026.
“OJK secara konsisten mendorong penguatan sistem dana pensiun nasional agar mampu memenuhi standar global sekaligus memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat,” ujar Ogi dalam pemaparannya di hadapan delegasi internasional, Senin (09/03). Ia menjelaskan bahwa langkah ini penting agar industri dana pensiun di Indonesia dapat berkontribusi secara optimal terhadap keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Ogi terdiri dari perwakilan dari OJK dan Kementerian Keuangan RI. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Saat ini, Indonesia berstatus sebagai accession country dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memperoleh status tersebut, menunjukkan komitmen Indonesia terhadap reformasi regulasi dan pengawasan di tingkat global.
Partisipasi aktif Indonesia dalam forum tersebut menjadi penting untuk mendukung proses dialog serta penilaian kebijakan sektor keuangan secara internasional. Dalam kesempatan tersebut, Ogi menyampaikan presentasi self-evaluation terkait dua instrumen utama OECD mengenai sistem dana pensiun, yaitu Core Principles of Private Pension Regulation dan Good Design of Defined Contribution Pension Plans.
“Dalam pemaparan tersebut, kami mengulas struktur industri dana pensiun di Indonesia, kerangka regulasi dan pengawasannya, serta upaya penerapan tata kelola dan manajemen risiko,” ungkap Ogi. Ia menambahkan bahwa Indonesia juga mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) yang dinilai mampu mendukung stabilitas industri dan melindungi kepentingan peserta.
Dalam analisis tersebut, Indonesia secara objektif mengidentifikasi kekuatan sekaligus area penguatan sistem dana pensiun. Termasuk di dalamnya pengembangan strategi investasi berbasis life-cycle, penguatan desain manfaat pensiun dengan pembayaran berkala, maupun peningkatan cakupan kepesertaan program pensiun.
“OJK terus mendorong agar sistem dana pensiun kita semakin sesuai dengan praktik terbaik internasional. Ini penting agar manfaat pensiun dapat berkelanjutan dan memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional,” ujar Ogi. Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya memastikan keberlanjutan manfaat pensiun serta memperkuat perekonomian nasional.
Selain forum OECD, OJK juga berpartisipasi dalam pertemuan International Organisation of Pension Supervisors (IOPS), di mana saat ini Indonesia merupakan anggota dari Executive Committee IOPS. Di pertemuan tersebut, dilakukan also pertemuan gabungan antara IOPS dan OECD Working Party on Insurance and Pensions (WPIP) yang membahas isu-isu kebijakan dan praktik terbaik pengawasan dana pensiun secara global.
Delegasi dari negara-negara anggota OECD menyambut positif presentasi yang disampaikan Indonesia, sekaligus mengapresiasi pendekatan terbuka yang dilakukan dalam memetakan kekuatan dan area penguatan sistem dana pensiun nasional. “Masukan dari Indonesia akan sangat berharga dalam menyempurnakan kebijakan dan memperkuat sistem dana pensiun di masa depan,” ujar salah satu perwakilan dari peserta forum.
Masukan dari forum OECD ini akan menjadi acuan penting bagi Indonesia dalam penyempurnaan kebijakan serta penguatan sistem dana pensiun. Selain mendukung proses aksesi, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan Indonesia agar lebih sejalan dengan standar internasional.
“Keikutsertaan kami di forum ini menunjukkan komitmen OJK untuk terus memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan,” tutur Ogi. Ia menambahkan bahwa upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (lya)
Komentar