NTTBersuara.id,MALANG,– Kepala OJK Provinsi NTT, Japarmen Manalu, mengingatkan bahwa tingginya porsi kredit konsumtif di daerah ini dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi. Hal itu disampaikan dalam acara Media Gathering di Hotel The Alana, Kota Malang, Jawa Timur, Senin 8 Desember 2025.
Menurut Japarmen, lebih dari 60 persen kredit di NTT bersifat konsumtif, menyebabkan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) NTT melonjak hingga 120,67 persen—angka yang menunjukkan bahwa bank harus meminjam dana dari luar daerah untuk menutup kebutuhan kredit lokal.
“Ini alarm bahaya. Ketika kredit konsumtif mendominasi dan harus dibiayai dari pinjaman luar, ekonomi kita berisiko. Uang keluar untuk bayar bunga, sementara daya ungkit ke sektor produktif rendah,” ujar Japarmen.
Japarmen juga menyoroti masalah fundamental ekonomi NTT yang membuat masyarakat “dua kali rugi”: menjual hasil pertanian dengan harga murah, membeli kebutuhan dengan harga mahal.
Biaya sosial adat turut memperparah tekanan keuangan masyarakat. Japarmen mencontohkan sebuah desa di Sumba yang menanggung utang adat hingga Rp14 miliar.
Kredit konsumtif, menurut Japarmen, bukan hanya soal kendaraan atau gaya hidup, tetapi juga biaya pesta adat, kematian, dan kewajiban sosial lain yang membuat rumah tangga terjebak cicilan jangka panjang.
Di tengah obrolan ringan dan layar presentasi yang terus berganti, Kepala OJK NTT, Jeparmen Mananu, menyampaikan satu pesan yang terus ia ulang yaitu media adalah kunci penyelamat masyarakat dari jerat penipuan keuangan. “Edukasi kami tidak akan berdampak maksimal tanpa peran wartawan,” ujar Jeparmen.
Jeparmen tidak hanya berbicara soal literasi. Ia juga meminta media lebih berhati-hati dalam meliput korban penipuan. Identitas korban sebaiknya disamarkan, katanya, agar publik belajar dan korban tidak kembali terluka oleh stigma.
Di akhir acara, Jeparmen kembali menegaskan bahwa melawan penipuan digital tidak bisa dilakukan satu lembaga saja. (lya)
Komentar