NTTBersuara.id,JAKARTA, –Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, dan perluasan kerja sama internasional di bidang pembiayaan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis 26 Februari 2026
ICBF kedua ini merupakan kelanjutan dari forum pertama yang berlangsung pada 2024, yang ditandai dengan peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai langkah awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan nasional.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi pembangunan nasional. “Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Inggris dan Kedutaan Besar Inggris dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi dan memperdalam kemitraan strategis Indonesia dan Inggris. “Seperti yang ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto, kita harus mampu memperkuat sinergi internasional dalam mendorong peran sektor keuangan dalam perubahan iklim,” ujarnya.
Menurut Friderica, manajemen risiko iklim adalah komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan sektor keuangan, yang berfungsi sebagai jembatan menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.
Pada kesempatan yang sama, OJK dan Pemerintah Inggris meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing sebagai wujud penguatan kerja sama strategis dalam memobilisasi pendanaan untuk mendukung agenda keuangan berkelanjutan. Pembentukan kelompok kerja ini menjadi tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, yang diteken pada Januari lalu.
Peresmian dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific, Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, serta Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.
Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan tetap memiliki ketahanan permodalan yang memadai dalam menyerap tekanan terkait risiko iklim, yang tercermin dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tetap di atas batas regulasi. “Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, Seema Malhotra, menyatakan bahwa tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif dari seluruh otoritas dan pelaku industri. “Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, kita harus bergerak searah dan dengan pemahaman yang sama mengenai risiko di masa depan,” tegasnya.
Lebih jauh, Seema menekankan bahwa ketahanan sistem keuangan tidak hanya berkaitan dengan mitigasi risiko, tetapi juga tentang menangkap peluang ekonomi hijau. “Risiko iklim dapat diubah menjadi peluang iklim melalui kerja sama erat dan pembiayaan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.
Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi strategis, yakni: Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) dan Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART).
CBRA merupakan kerangka asesmen yang dikembangkan OJK bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Prospera, untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara proyeksi ke depan dan menyediakan referensi berbasis ilmu pengetahuan dalam menyusun strategi transisi dan memperkuat resiliensi terhadap risiko iklim.
Sementara itu, SMART adalah hasil dari penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan nasional. Laporan ini diharapkan menjadi acuan dalam mengarahkan kebijakan pengawasan agar implementasi keuangan berkelanjutan berjalan secara lebih terstruktur dan selaras dengan agenda transisi nasional.
ICBF ke depan direncanakan akan menjadi forum berkala yang menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk otoritas, kementerian, lembaga pemerintah, dan industri jasa keuangan, guna memastikan keberlanjutan kebijakan dan mempercepat pembiayaan iklim serta keberlanjutan secara berkelanjutan.(lya)
Komentar