NTTBersuara.id, JAKARTA,–Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar menetapkan persoalan kekeringan di NTT sebagai prioritas nasional.
Desakan itu disampaikan langsung dalam pertemuan strategis dengan jajaran BNPB di Graha BNPB Jakarta, Selasa 12 Mei 2026, di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan dan bencana kekeringan yang melanda berbagai wilayah di NTT.
Dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, rombongan legislatif NTT menyuarakan kondisi masyarakat kepulauan yang kini menghadapi tekanan berat akibat perubahan iklim dan minimnya akses air bersih.
“Kami datang membawa kegelisahan masyarakat kepulauan. NTT hari ini bukan sekadar daerah rawan bencana biasa, melainkan wilayah multi-bencana yang butuh pendekatan khusus, bukan prosedur standar yang lambat,” tegas Winston Rondo di hadapan Direktur BNPB, Nelwan Harahap.
Komisi V menilai kekeringan di NTT kini telah berkembang menjadi ancaman kemanusiaan yang serius. Dampaknya mulai dari kematian ternak, gagal panen di sejumlah wilayah, hingga meningkatnya beban ekonomi masyarakat miskin yang harus berjalan berkilo-kilometer demi mendapatkan air bersih.
Karena itu, DPRD NTT meminta pemerintah pusat memberikan afirmasi khusus bagi wilayah kepulauan seperti NTT yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana iklim.
Selain bantuan logistik darurat, Komisi V juga mendesak penguatan infrastruktur penanganan kekeringan seperti mobil tangki air, pembangunan sumur bor, tandon air desa hingga sistem peringatan dini kekeringan.
Menurut Winston, tanpa dukungan serius dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan terus berada dalam posisi darurat dan hanya bertindak sebagai “pemadam kebakaran”.
Merespons tuntutan tersebut, Direktur BNPB Nelwan Harahap meminta pemerintah daerah di NTT segera menetapkan status bencana kekeringan secara menyeluruh agar dukungan anggaran dan logistik dari pusat dapat segera digerakkan.
“Jangan tunggu situasi menjadi sangat serius baru merespons karena akan sangat terlambat. Segera terbitkan status bencana, susun rencana operasi dan ajukan gap kebutuhannya ke BNPB,” ujar Nelwan.
Dalam pertemuan itu, BNPB juga menyinggung persoalan lambannya relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki akibat persoalan lahan yang belum tuntas.
BNPB bahkan mempertimbangkan pola relokasi mandiri apabila persoalan tersebut terus berlarut dan menghambat pemulihan warga terdampak bencana.
Menutup pertemuan, Winston Rondo menegaskan negara tidak boleh memandang sebelah mata wilayah kepulauan dalam kebijakan penanggulangan bencana nasional.
“Masyarakat NTT itu tangguh, tapi hari ini beban perubahan iklim terlalu berat untuk kami pikul sendiri. Jika negara ingin membangun sistem penanggulangan bencana yang adil, maka NTT sebagai wilayah kepulauan harus mendapat perhatian sungguh-sungguh sebelum krisis ini berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar,” pungkasnya (lya)
Komentar