NTTBersuara.id,KUPANG,–Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menekankan pentingnya penanganan isu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penguatan kapasitas fiskal daerah, serta kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim dalam apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi NTT di Halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Selasa 7 April 2026 pagi.
Acara apel bersama tersebut diselenggarakan usai libur panjang Paskah, di mana Gubernur juga mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Festival Paskah yang mendapat perhatian langsung Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
“Puji syukur kita bisa bertemu kembali setelah libur panjang Paskah yang berjalan sukses dan mendapat perhatian tinggi dari pemerintah pusat. Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, saya ucapkan Selamat Paskah kepada seluruh ASN dan masyarakat NTT yang merayakannya,” ujar Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyoroti perkembangan penanganan PPPK di NTT yang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa Wakil Presiden telah menugaskan menteri terkait untuk menangani persoalan tersebut secara komprehensif.
“Kita bersyukur karena pemerintah pusat memberikan perhatian serius. Wakil Presiden telah menyampaikan bahwa tidak ada satu pun PPPK yang akan dirumahkan. Kementerian PANRB, Dalam Negeri, dan Keuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga menekankan dua fokus utama dalam penguatan kapasitas daerah, yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan keuangan.
“Kami meminta seluruh OPD yang mengelola PAD untuk mengoptimalkan potensi yang ada tanpa ada kebocoran. Pengelolaan keuangan harus lebih ketat, karena kondisi fiskal kita masih terbatas. Kami tidak akan mentolerir penyimpangan dan akan melibatkan aparat penegak hukum dalam pengawasannya,” jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan potensi dampak ekstrem dari fenomena El Nino yang diperkirakan akan menyebabkan musim panas lebih panjang dan ekstrem. Menurut rilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), NTT termasuk wilayah yang paling terdampak.
“Perubahan iklim akan berdampak pada ketersediaan air bersih, potensi gagal panen, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kita harus melakukan koordinasi yang erat antara provinsi dan kabupaten/kota untuk antisipasi bersama. Ini juga menjadi alasan mengapa pengelolaan anggaran harus lebih fokus pada kebutuhan mendesak dan efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah diminta untuk mengevaluasi ulang program kerja dan pengeluaran agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Fokus pada program prioritas, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan ekonomi lokal harus menjadi landasan dalam setiap langkah kerja kita,” pungkasnya.(lya)
Komentar