NTTBersuara.id, JAKARTA,– Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menyatakan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2025 terkendali. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Ekspose Pengendalian Karhutla 2025 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin 13 Oktober 2025.
Keputusan ini didasarkan pada evaluasi laporan penanganan karhutla per September 2025 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan. Rapat dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, dan Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati.
Raja Juli mengapresiasi koordinasi antar lembaga yang berjalan baik hingga mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan. “Angka karhutla pada tahun 2025 ini menurun dibandingkan dengan karhutla tahun 2024. Tahun 2024 lalu, jumlah karhutla mencapai 376.805 hektar, sedangkan pada tahun 2025 ini 213.984 hektar,” jelasnya.
Suharyanto menambahkan, Desk Karhutla 2025 yang dibentuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan telah dibubarkan dua minggu lalu. Pengerahan sumber daya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun ini juga lebih sedikit dari tahun sebelumnya.
BNPB mencatat kerugian negara akibat karhutla pada tahun 2019 mencapai 75 triliun rupiah, sementara pada tahun 2025 jumlah kerugian sebesar 6,7 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan efektivitas upaya penanggulangan karhutla yang dilakukan Pemerintah, seperti operasi darat, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), operasi udara, dan penegakan hukum yang tegas.
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi
Pemerintah kini fokus pada antisipasi dan mitigasi bencana cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda Indonesia pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Pada periode tersebut, cuaca dipengaruhi oleh fenomena La Nina lemah cenderung normal, yang berarti akan terjadi peningkatan curah hujan.
Berdasarkan perkiraan BMKG, wilayah Indonesia mulai memasuki musim penghujan pada bulan Oktober 2025. Pemerintah akan melakukan koordinasi lintas lembaga untuk melakukan pemeriksaan pada bendung alam, khususnya di wilayah hulu sungai, serta melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk membantu proses pembersihan hulu sungai sebelum puncak musim hujan tiba.
Untuk antisipasi karhutla tahun depan, Operasi Modifikasi Cuaca akan dimaksimalkan pada masa transisi atau akhir musim hujan untuk pembasahan lahan-lahan gambut.
Kerja Sama BNPB dengan Kementerian Kehutanan
BNPB dan Kementerian Kehutanan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana dengan Bidang Kehutanan. Nota kesepahaman ini meliputi dukungan kegiatan penanggulangan bencana, dukungan kegiatan pemerintahan di bidang kehutanan dalam penanggulangan bencana, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (lya)
Komentar