NTTBersuara.id,KUPANG,– Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan ruang strategis untuk mempertemukan kebutuhan riil masyarakat dengan tanggung jawab pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program yang tepat sasaran. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Musrenbang dan Pra Musrenbang Tematik Stunting Tingkat Kecamatan Kota Raja, Selasa 24 Februari 2026
Menurut Wali Kota, kebijakan pembangunan ke depan tidak boleh lagi disusun secara sepihak dari atas tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
“Kalau masyarakat butuh apel, jangan kita kasih jeruk. Kalau mereka butuh perbaikan meja, kursi, atau lapangan, itu yang harus kita jawab. Kebijakan harus lahir dari bawah, bottom-up, bukan top-down,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memperkenalkan terobosan baru dalam sistem perencanaan pembangunan Kota Kupang. Mulai perencanaan tahun anggaran 2027, setiap kelurahan akan memiliki pagu indikatif sebesar Rp500 juta dalam bentuk program yang melekat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Skema ini bukan pemberian dana tunai ke kelurahan, melainkan alokasi program yang bisa dipilih sesuai hasil Musrenbang.
Jika satu kelurahan mengusulkan pembangunan jalan senilai Rp200 juta melalui Dinas PUPR, maka sisa pagu Rp300 juta masih dapat digunakan untuk program lain di OPD berbeda, seperti kesehatan atau pendidikan, hingga mencapai total Rp500 juta.
“Programnya tetap di OPD, tetapi kelurahan punya hak menentukan prioritasnya. Jadi pasti dapat, selama masih dalam batas Rp500 juta dan sesuai prioritas pembangunan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa seluruh OPD wajib mengakomodasi hasil Musrenbang sesuai pagu yang telah ditetapkan.
Selain itu, setiap kelurahan minimal mengalokasikan Rp10 juta untuk program ketahanan pangan dalam rangka pencegahan stunting.
“Saya harap forum ini menjadi tempat di mana harapan warga benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan,” tutup Wali Kota.(lya)
Komentar