NTTBersuara.id, JAKARTA,–Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI, Rabu 21 Januari 2026
Dalam pemaparannya, Wagub Johni menyampaikan gambaran umum wilayah perbatasan Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL) di Provinsi NTT, termasuk kondisi infrastruktur, potensi wilayah, serta program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT.
“Kami terus mendorong pembangunan di kawasan perbatasan melalui sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, serta kelautan dan perikanan sebagai bentuk kehadiran negara di beranda terdepan,” ungkapnya.
Wagub Johni juga menyoroti sejumlah permasalahan strategis yang masih dihadapi, khususnya terkait belum tuntasnya batas wilayah pada segmen Unsurveyed Segment dan Unresolved Segment.
Selain itu, ia turut menyampaikan persoalan status NTT sebagai provinsi kepulauan yang hingga kini belum ditetapkan, serta usulan alih status jalan provinsi menjadi jalan nasional dan permohonan pembangunan kembali jembatan rusak di kawasan perbatasan.
Wagub NTT menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyimpulkan perlunya penyusunan road map pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi serta mendorong BNPP untuk segera menyelesaikan persoalan batas wilayah.(lya)
Komentar