NTTBersuara.id,WAINGAPU,– Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama rombongan Tim Kerja Percepatan Pembangunan NTT melakukan kunjungan kerja sedaratan Sumba, dengan Kabupaten Sumba Timur sebagai lokasi pertama pada Sabtu 14 Maret 2026 sore. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya utama dalam menanggulangi kemiskinan dan stunting di daerah tersebut.
Pemerintah Provinsi telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan NTT yang dibagi menjadi 5 tim fokus pada bidang utama: penguatan ekonomi kerakyatan, komunikasi pemerintahan, implementasi Dasa Cita, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penataan dan penanggulangan kemiskinan.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Melki didampingi oleh Kepala Badan Keuangan Daerah NTT Benhard Menoh, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Selfi H. Nange, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTT Johny E. Ataupah, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Prisila Q. Parera. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali beserta jajaran Forkopimda di Bandara Umbu Mehang Kunda.
Selanjutnya, rombongan menuju Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi untuk mengikuti pertemuan bersama sekitar 200 pemangku kepentingan, antara lain Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa, perwakilan pelaku UMKM, serta perwakilan bank.
“Kehadiran kami di sini untuk memastikan ada percepatan ekonomi kerakyatan yang bisa membantu kita melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan stunting di Sumba Timur,” ujar Gubernur Melki dalam sambutannya.
Ia menyampaikan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan dan percepatan penurunan stunting merupakan dua agenda besar pembangunan yang saling berkaitan erat. Menurutnya, konsep ekonomi kerakyatan telah digaungkan sejak awal kemerdekaan, namun praktiknya belum berjalan optimal hingga tingkat desa. “Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, praktik ekonomi kerakyatan kembali didorong agar berjalan lebih nyata di masyarakat,” tambahnya.
Gubernur Melki mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumba Timur berpotensi menjadi salah satu daerah dengan investasi terbesar di NTT, namun angka kemiskinan di provinsi ini masih cukup tinggi. Data menunjukkan tingkat kemiskinan di NTT sebesar 19,02 persen pada September 2024 dan menurun menjadi sekitar 17,5 persen pada September 2025.
“Ini fakta di lapangan. Ada oknum yang bermain sehingga data kemiskinan menjadi bias. Ini harus kita bersihkan,” tegasnya. Ia meminta aparat desa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan validitas data masyarakat miskin. “Bagi yang bermain-main dengan data kemiskinan, kita tidak kompromi. Yang memasukkan data tidak benar kita proses, yang menerima juga kita proses. Kita harus fokus mengurus mereka yang benar-benar miskin,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi peningkatan PAD seperti optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, serta sektor mineral bukan logam. Selain itu, Gubernur Melki mendorong ASN di Sumba Timur untuk aktif menyampaikan program pemerintah melalui media sosial dan terlibat langsung dalam gerakan orang tua asuh bagi anak-anak stunting.
“Kalau 8.000 ASN masing-masing membantu satu anak stunting, baik dalam bentuk dana maupun pengawasan, lalu dilaporkan secara terbuka melalui kanal yang baik, kita bisa bersama-sama memutus rantai stunting di daerah ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan mengungkapkan tren penurunan angka kemiskinan di daerahnya. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 25,64 persen (sekitar 70.350 jiwa) dibandingkan tahun sebelumnya yakni 27,04 persen. “Meskipun angka kemiskinan turun tapi kita harus jujur mengakui bahwa angka ini masih menempatkan Sumba Timur sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi NTT,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa prevalensi stunting saat ini mencapai sekitar 14,9 persen dengan jumlah 3.303 balita, yang penanganannya tidak hanya berkaitan dengan gizi tetapi juga layanan kesehatan dan sanitasi.
Bupati Umbu Lili Pekuwali juga menginformasikan potensi sektor pertanian dengan produktivitas padi sawah 4,02 ton per hektar dan jagung 3,45 ton per hektar pada tahun 2024, serta komoditas perkebunan unggulan seperti jambu mete dengan luas areal 7.529 hektar. Dari sektor peternakan, populasi ternak mencapai puluhan ribu ekor, sementara produksi perikanan tangkap mencapai 10.202,29 ton dan rumput laut 38.731,67 ton pada tahun 2024.
Selain itu, ia menyampaikan perkembangan pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi yang direncanakan memiliki luas sekitar 2.100 hektare dengan nilai investasi Rp7,2 triliun. Proyek ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 8.000 orang jika termasuk sektor pendukung.
“Proyek ini diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Sumba Timur,” ujarnya, sambil mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi terkait pengaturan retribusi daerah.
Ia juga menyoroti sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif dengan produk unggulan seperti tenun ikat Sumba, madu Sumba, dan kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Program OVOP, OSOP, OCOP yang digagas Gubernur NTT sejalan dengan program Humba Sejahtera, Humba Mandiri, dan Humba Cerdas yang berjalan di Sumba Timur.
Menutup pertemuan, Gubernur Melki menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak. “Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, dan masyarakat sangat diperlukan agar pengembangan ekonomi kerakyatan dapat berjalan optimal,” tutupnya.
Dengan berbagai potensi yang dimiliki dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Sumba Timur dinilai memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka kemiskinan dan stunting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (lya)
Komentar