NTTBersuara.id, KUPANG,– Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin langsung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT, Senin 9 Februari 2026 di Hotel Harper Kupang. Fokus utama pertemuan ini adalah mengantisipasi gejolak harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Imlek, Ramadhan, Nyepi, Idul Fitri, dan Paskah 2026.
HLM TPID kali ini mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Ekonomi NTT yang Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan,” yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan isu krusial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Berbicara tentang inflasi, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang isi dapur rakyat, daya beli keluarga kecil, dan kepastian hidup sehari-hari masyarakat kita,” tegasnya.
Gubernur Melki juga menyoroti pentingnya stabilitas harga dan ketahanan pangan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah, dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus bekerja keras memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Berdasarkan data BPS NTT, pada Januari 2026 inflasi tahunan (year on year) NTT tercatat sebesar 3,34 persen, dengan inflasi tertinggi di Waingapu (4,77 persen) dan terendah di Timor Tengah Selatan (2,38 persen).
Gubernur Melki Laka Lena menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai pemerataan dan kualitas.
“Kita tidak mungkin menikmati pertumbuhan ekonomi yang baik jika hanya dinikmati segelintir orang. Yang harus kita pastikan adalah tetesan ke bawah, terutama bagi kelompok miskin ekstrem, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa ketahanan pangan dan stabilitas harga bukan sekadar isu ekonomi, tetapi merupakan fondasi ketahanan sosial NTT.
Seluruh upaya pengendalian inflasi daerah, menurutnya, bermuara pada penerapan prinsip 4K, yakni: Ketersediaan Stok, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi yang Efektif.
Dalam HLM TPID tersebut, Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh pemangku kepentingan merumuskan sejumlah rekomendasi strategis, baik jangka pendek maupun jangka menengah–panjang, untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di daerah.
Dalam jangka pendek, pemerintah akan mengintensifkan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang dilaksanakan satu minggu sebelum HBKN, terutama menjelang Idul Fitri, Nyepi, dan Paskah.
Selain itu, sidak pasar akan diperkuat oleh Satgas Pangan Provinsi NTT untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar, dan pengawasan pasokan di gudang-gudang akan diperketat guna mengantisipasi praktik penimbunan barang menjelang hari raya.
Untuk jangka menengah dan panjang, Pemerintah Provinsi NTT akan memperkuat keterhubungan antara petani, UMKM, dan pasar melalui NTT Mart. (lya)
Komentar