NTTBersuara.id, KUPANG, — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil langkah progresif dengan membentuk lima tim kerja khusus yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah. Kebijakan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah yang berlangsung di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, Jumat 27 Februari 2026.
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena, didampingi oleh Plh. Sekda NTT, Rita Wuisan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Yosef Rasi, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Bernhard Menoh, serta dihadiri oleh jajaran Pimpinan Perangkat Daerah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan staf terpilih.
Dalam laporannya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Yosef Rasi, menjelaskan bahwa pembentukan tim kerja ini adalah upaya strategis untuk menyelaraskan potensi sumber daya manusia (SDM), kekayaan alam, dan kekayaan budaya yang dimiliki NTT dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Setiap tim kerja, lanjut Yosef, akan beranggotakan 50 orang yang terdiri dari 60% pejabat struktural dan 40% staf. Pembentukan tim lintas sektor ini tidak terikat pada jabatan birokrasi yang kaku, melainkan lebih menitikberatkan pada kapasitas pribadi dan kompetensi yang dimiliki masing-masing anggota.
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pembentukan tim ini adalah upaya untuk mempercepat koordinasi antar instansi, menghemat waktu, dan mengoptimalkan energi yang dimiliki. “Pengalaman saya menunjukkan bahwa konsolidasi program bersama sangat penting agar kekuatan kita tidak bias ke mana-mana,” tegasnya.
Gubernur kemudian merinci fokus percepatan pembangunan yang akan diemban oleh lima tim strategis yang telah dibentuk, beserta koordinator masing-masing tim.
Pertama, Tim Akselerasi Dasacita dan Program Pusat di Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT, Alfons Theodorus. Tim ini bertugas melakukan review terhadap implementasi program unggulan daerah (Dasacita) serta program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Swasembada Pangan.
Kedua, Tim Implementasi Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, yang dipimpin oleh Jonny Ericson Ataupah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Dalam tim ini, Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan dari 17,5% menjadi 11,5% di akhir masa kepemimpinannya. Fokus utama adalah validasi data kemiskinan secara man-to-man dan penindakan tegas bagi oknum yang melakukan manipulasi data kemiskinan.
Ketiga, Tim Optimalisasi PAD, yang dipimpin oleh Bernhard Menoh, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Tim ini memiliki tugas penting untuk menutup kebocoran pajak serta mengoptimalkan pendapatan daerah dengan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada, serta menggali sumber-sumber PAD baru.
Keempat, Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan, yang dipimpin oleh Selfi Nange, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT. Tim ini akan berfokus pada hilirisasi produk lokal melalui NTT Mart serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaku UMKM untuk kepentingan produktif.
Kelima, Tim Komunikasi Pemerintahan, yang dipimpin oleh Prisila Parera, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT. Tim ini memiliki tugas krusial untuk memproduksi pemberitaan dan konten positif harian guna menjaga ruang publik dari berita hoaks, serta membangun motivasi dan optimisme di kalangan masyarakat.
Gubernur Melki Laka Lena secara serius menyoroti masalah akurasi data kemiskinan yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia meminta bantuan dari unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk mengawal distribusi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), agar tepat sasaran.
“Kita hanya urus orang miskin, bukan orang bermental miskin. Saya minta data diklarifikasi hingga tingkat desa. Jangan sampai bantuan dipakai untuk judi atau miras. Jika ada yang bermain dengan data kemiskinan, kita cari pasal hukum yang paling keras untuk mereka,” ujar Gubernur dengan nada tegas.
Gubernur juga menekankan bahwa tim kerja ini bersifat operasional dan tidak akan mengambil alih tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi kinerja tim akan dilakukan secara berkala setiap bulan hingga satu tahun untuk memastikan setiap target yang telah ditetapkan tercapai secara terukur. Sebagai penutup, Gubernur meminta agar tim ini segera dikukuhkan secara resmi, serta melakukan penyusunan cascading kinerja bagi setiap ASN agar ukuran keberhasilan pembangunan menjadi lebih personal dan objektif.(lya)
Komentar