NTTBersuara.id, KUPANG,– DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan kritik pedas terkait kondisi dua unit kapal milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, yakni Kapal Baswara 1 dan Baswara 2, yang rusak parah dan tidak beroperasi di wilayah Manggarai Barat (Mabar). Lembaga legislatif daerah ini menyoroti lemahnya pengelolaan aset daerah yang bernilai strategis.
Ketua Komisi IV DPRD NTT, Patris Lali Wolo, Rabu 5 November 2025 secara tegas menyoroti lemahnya pengelolaan aset daerah yang bernilai strategis tersebut.
“Kapal Baswara 1 dan Baswara 2 sudah rusak, nganggur, dan tidak berfungsi. Kami minta agar pemerintah provinsi segera bertindak, apalagi dua kapal itu berada di Manggarai Barat. Sudah karat, sudah berlubang — sayang sekali, padahal itu potensi besar bagi daerah,” tegas Patris.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menilai bahwa pengelolaan aset transportasi laut milik Pemprov NTT tidak berjalan efektif. Padahal, sektor perhubungan laut selama ini menjadi tulang punggung konektivitas antarpulau, sekaligus salah satu sumber potensial peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komisi IV mendesak Gubernur NTT agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset kapal daerah. DPRD juga merekomendasikan agar pengelolaan kapal yang tidak produktif dialihkan kembali kepada Dinas Perhubungan atau dikerjasamakan langsung dengan ASDP agar bisa dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat di wilayah sungai, danau, dan penyeberangan (SDP).
“Kalau memang PT Flobamora tidak mampu mengelola, Gubernur harus segera mengalihkan kewenangan kepada Dinas Perhubungan. Kapal-kapal itu harus dimanfaatkan kembali untuk pelayanan masyarakat dan mendukung pendapatan daerah,” tegas Patris Lali Wolo.
Patris Lali Wolo menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kondisi ini harus menjadi peringatan serius bagi Pemprov NTT agar tidak membiarkan aset publik terbengkalai. (lya)
Komentar