NTTBersuara.id, TAMBOLAKA,– Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menegaskan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan untuk mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Pulau Sumba. Seluruh jajaran terkait diminta bergerak bersama, mempercepat pendataan kerusakan, dan memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak tersalurkan secara tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub Johni saat memimpin rapat terbatas bersama Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Ratu Ngadu Bonu Wulla, Sekretaris Daerah Kabupaten SBD Drs. Edmundus N. Nau, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT Mahadin Sibarani, jajaran BPBD Kabupaten SBD, TNI/Polri, serta perangkat daerah terkait, di kediaman Bupati SBD, Kamis 15 Oktober 2026 malam.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari peninjauan langsung yang dilakukan Wagub Johni pada Kamis sore di Desa Mere Kehe dan Desa Waikadada, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten SBD, untuk melihat kondisi masyarakat dan dampak kerusakan akibat gempa.
“Penanganan masyarakat terdampak harus dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. Kita perlu memastikan kondisi warga, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta kebutuhan mendesak mereka terdata dengan baik. Setelah itu, bantuan harus segera disalurkan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” tegas Johni.
Menurutnya, keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak harus menjadi prioritas utama. Karena itu, setiap unsur yang terlibat harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta memastikan setiap perkembangan di lapangan segera ditindaklanjuti.
“Koordinasi antarpemerintah menjadi kunci. Penanganan bencana tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten harus saling mendukung agar masyarakat mendapatkan bantuan dan pelayanan secara optimal,” tegasnya.
Wagub Minta Pendataan Dipercepat dan Informasi Gempa Diperkuat
Dalam rapat tersebut, Wagub Johni meminta BPBD Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten SBD mempercepat pendataan dan verifikasi kerusakan rumah warga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas publik lainnya.
Ia menekankan bahwa data yang akurat harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan, besaran kebutuhan bantuan, dan langkah tindak lanjut bagi masyarakat di lokasi terdampak maupun wilayah lain yang turut merasakan guncangan gempa.
Johni juga meminta BPBD Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta instansi terkait untuk memantau perkembangan aktivitas gempa susulan.
Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, lanjutnya, harus bersumber dari lembaga berwenang agar warga memperoleh informasi yang benar dan dapat melakukan langkah antisipasi sesuai arahan resmi.
“Saya meminta seluruh jajaran bersama pemerintah kabupaten terus bekerja, mempercepat penanganan, dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan serta perhatian yang diperlukan,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa koordinasi yang efektif harus diwujudkan dalam langkah konkret, mulai dari pemutakhiran data, identifikasi kebutuhan mendesak, penyaluran bantuan, hingga pemantauan kondisi masyarakat secara berkelanjutan.
Bupati SBD Laporkan Langkah Penanganan Sejak Hari Pertama
Dalam pertemuan tersebut, Bupati SBD Ratu Ngadu Bonu Wulla melaporkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah kabupaten sejak hari pertama terjadinya gempa.
Bupati menjelaskan, BPBD Kabupaten SBD bersama unsur terkait langsung bergerak merespons situasi dan kondisi warga terdampak. Langkah awal yang dilakukan antara lain menyalurkan bantuan berupa sembako, tenda, dan terpal untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten SBD juga telah menetapkan status darurat bencana melalui Keputusan Nomor 695/KEP/HK/2026, yang berlaku mulai 5 hingga 18 Oktober 2026.
Ratu menegaskan bahwa pemerintah kabupaten terus memperbarui data kerusakan, mencakup rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.
“Pemutakhiran data tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, terukur, serta tepat sasaran,” jelas Ratu.
Laporan Bupati SBD menjadi bagian penting dalam koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTT untuk menyelaraskan langkah penanganan, mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, dan mempercepat tindak lanjut terhadap dampak bencana.
Gempa Berdampak pada 19 Kecamatan di Pulau Sumba
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Provinsi NTT hingga Rabu (14/10/2026) pukul 18.00 WITA, gempa bumi tersebut menyebabkan dua orang mengalami luka-luka dan berdampak pada 496 kepala keluarga (KK).
Gempa bermagnitudo 5,9 yang mengguncang wilayah pantai barat daya Sumba Barat Daya pada Minggu, 4 Oktober 2026, pukul 05.55.52 WIB, berdampak pada empat kabupaten di Pulau Sumba.
Sebaran wilayah terdampak meliputi Kabupaten Sumba Barat Daya dengan 11 kecamatan, Kabupaten Sumba Tengah enam kecamatan, Kabupaten Sumba Barat satu kecamatan, dan Kabupaten Sumba Timur satu kecamatan. Secara keseluruhan, tercatat 19 kecamatan terdampak.
Dari sisi kerusakan material, BPBD Provinsi NTT mencatat 496 unit rumah terdampak, terdiri atas tujuh rumah rusak berat, 34 rumah rusak sedang, dan 455 rumah rusak ringan.
Selain rumah warga, gempa juga berdampak pada fasilitas pelayanan publik, meliputi 12 fasilitas pelayanan kesehatan, 24 rumah ibadah, 43 fasilitas pendidikan, serta 21 unit kantor.
Besarnya dampak tersebut membutuhkan penanganan yang terkoordinasi dan berkelanjutan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi di setiap wilayah.
Wagub Johni menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten SBD, BPBD, BMKG, TNI/Polri, dan seluruh instansi terkait untuk memastikan penanganan berjalan efektif.
Baginya, kecepatan respons harus berjalan seiring dengan ketepatan data dan penyaluran bantuan. Dengan koordinasi yang kuat, pemerintah dapat memastikan setiap langkah penanganan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana. (lya)
Komentar